Oleh: Jamila M.

(Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia)

Secara umum sumberdaya air merupakan sumberdaya yang tidak terbatas, akan tetapi lain halnya jika pemberdayaan air mulai tercemar terlebih semakin majunya perkembangan tekhnologi dan kecenderungan untuk menciptakan produk-produk baru yang menghasilkan limbah pencemaran lingkungan. Selain itu dengan meledaknya polusi yang diciptakan masyarakat terutama masyarakat baik di permukiman pedesaan hingga masyarakat perkotaan sehingga ketersediaan air bersih dirasakan semakin terbatas. Hal ini terlihat dari tingkat ketersediaan air di kota-kota besar di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa dilakukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dikhawatirkan pada tahun-tahun mendatang akan terjadi defisit sumberdaya air.

Sebagai makhluk hidup, kita sangat membutuhkan air terutama air bersih untuk melangsungkan hidup terlebih untuk hidup sehat. Akan tetapi lebih dari satu milyar orang di dunia tidak mendapatkan persediaan air yang cukup. Hal ini terjadi karena adanya distribusi yang lemah, pelayanan dan fasilitas yang kurang memadai, sumber air yang berbeda di setiap daerah serta polusi dan kontaminasi merupakan kendala ketersediaan air bersih.

Strategi pengelolaan sumberdaya air pun harus mulai dicanangkan dan diarahkan untuk perlindungan dan pelestarian sumber air bersih dan merubah kebiasaan masyarakat yang menganggap air merupakan sumberdaya yang tidak terbatas.

Untuk mencanangkan program pengelolaan air bersih dapat ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air, kualitas sumberdaya air, distribusi sumberdaya air, serta pengelolaan sumberdaya air secara terintegrasi.

Dalam ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air telah diungkapkan saat ini sekitar lebih dari 40 % penduduk Indonesia tidak memiliki akses air bersih. Sekitar 70 persen penduduk bergantung pada sumber air yang berasal dari sumber yang berpotensi tercemar. Dan lagi-lagi orang miskin membayar lebih mahal untuk air bersih.

Kualitas sumber daya air dapat dilihat dari kadar ke-higienis-annya, air bersih adalah air yang tentunya terhindar atau tidak tercampur limbah. Oleh karena itu harus diupayakan suatu pengelolaan limbah, baik limbah padat dan cair. Limbah tidak boleh terakumulasi di alam sehingga mengganggu siklus materi dan nutrien, pembuangan limbah harus diminimasi, sampah-sampah tidak boleh lagi sembarangan dibuang terlebih jika sungai dijadikan TPA sehingga air pun menjadi tercemar dan tidak bersih.

Beberapa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga haruslah difokuskan disini karena pencemarannya di sungai sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Apalagi masyrakat pedesaan atau pinggiran kota yang awam mengkonsumsinya bisa berakibat fatal. Selain dapat menyebabkan diare, disentri, gangguan elektrolit terutama hiponatremia, kejang, sindroma hemolitik uremik dan komplikasi lainnya, dapat juga mengakibatkan kematian. Perlu adanya reorientasi sistem berproduksi yang menekan jumlah limbah yang dihasilkan dari mulai pemrosesan bahan baku hingga bahan atau barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dibutuhkan juga interaksi antara. pranata hukum dan sosial kelembagaan, penguasaan teknologi, dan advokasi dari LSM akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu upaya pengendalian dan pengelolaan limbah B3 tersebut.

Distribusi sumberdaya air sangatlah penting disini. Dan menjadi fokus penulis untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap kontribusi terhadap masyrakat miskin yang banyak mengalami kekurangan distribusi air bersih.

Menurut LIPI, persediaan air bersih di Indonesia, relatif terhadap negara lain, sebenarnya cukup besar. Indonesia memiliki 6 persen dari persediaan air dunia. Sementara di Asia Pasifik, 21 persen persediaan air ada di Indonesia. Namun dibandingkan Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya di Asia Tenggara, pemenuhan pasokan air bagi penduduk Indonesia lebih rendah. Menanggapi hal di atas bagaimana bisa itu terjadi, secara kekayaan ilmiah dan sumberdaya alam Indonesia tentulah sangat kaya dan ragam hayati, namun pemenuhan pasokan air yang rendah ini patutlah dipertanyakan.

Kondisi ketersediaan air di Indonesia terus turun 15-35 persen setiap tahun akibat kerusakan alam dan pencemaran. Kondisinya akan bertambah parah jika persediaan air bersih tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 245,7 juta jiwa. Lebih dari setengah jumlah tersebut hidup di perkotaan dengan penggunaan air bersih perkapita lebih besar dibandingkan penduduk pedesaan. Konsekuensinya, pertumbuhan permintaan air bersih jauh tidak sebanding dengan kondisi ketersediaan dan pertambahan suplainya.

Karena itu, tidak terhindarkan mayoritas masyarakat Indonesia berhadapan dengan keterbatasan pemenuhan air bersih sebagai persoalan sehari-harinya. Sekitar 6 juta rakyat miskin di beberapa tempat di Indonesia harus membeli air bersih dari penjual keliling dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga air PDAM.

Selain akses air bersih merupakan salah satu indikator kesejahteraan, bagi masyarakat yang terpaksa membeli air bersih dari penjual keliling (mobil tangki dan gerobak dorong), keterbatasan air bersih berarti bertambahnya beban anggaran untuk konsumsi rumah tangga. Harga air pada penjual keliling jauh lebih mahal dari tarif berlangganan air pipa milik PDAM. Karena itu, masyarakat yang tidak memiliki akses pada pelayanan PDAM atau yang pasokan air PDAM terhenti pada musim kemarau, harus mengurangi konsumsi kebutuhan lainnya agar dapat menutupi besarnya pengeluaran untuk membeli air bersih.

Masyarakat yang miskin pada umumnya banyak mengalami masalah dengan kesehatan terlebih semua itu menurut hasil observasi terjadi akibat buruknya keadaan lingkungan yang kurang kondusif dalam point kesehatan, dengan kata lain kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan dampak negatif dari pembangunan. Sebaliknya, kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan baik terutama pada air bersih dan sanitasi lingkungan.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan diantaranya, pertama di mulai dari pemerintah yang harus mengupayakan observasi dan melakukan pendataan statistik terhadap masyarakat miskin yang kontribusi airnya masih minimum. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya kesehatan dan prilaku yang benar dalam pengolahan air. Bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan pola hidup masyrakat miskin yang masih perlu banyak pembenahan, seperti mencuci makanan di sungai yang sudah tercemar, padahal kenyataan dilapangan sungai dijadikan tempat mandi, BAK, BAB, mencuci baju, pembuangan sampah sembarangan, dan masih belum yang tercampur limbah buangan pabrik.

            Dalam hal ini pemerintah apakah sudah dikatakan berhasil jika hanya melakukan penyuluhan saja, tentu jawabnya “Tidak”, pemerintah harus terus mengupayakan tindakan-tindakan selanjutnya seperti melakukan pengoptimalan pendistribusian air, ditekankan disini “pengoptimalan” bukan sekedar mendistribusi belaka. Mengapa demikian?

            Pada kenyataannya pemerintah masih belum memperhatikan dengan serius untuk melakukan pensektoran air bersih, hal ini dibuktikan sistem distribusi air bersih yang ada sekarang masih menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan air bersih lewat saluran rumah. Kebanyakan masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah-rumah ilegal tidak dilayani dengan baik pasokan air bersihnya, kebijakan pemerintah yang seperti ini justru akan menimbulkan ketimpangan tarif informal yang dibayarkan oleh masyarakat miskin, bila dibandingkan dengan tarif formal yang dibayar masyarakat yang mampu. Padahal menurut data yang ada tarif informal berkisar antara 10-20 kali lebih mahal dari tarif formalnya yang diberlakukan PDAM.

            Sampai saat ini tidak semua masyarakat bisa menikmati air bersih langsung dari rumah mereka. Pendanaan yang terbatas mengharuskan masyarakat untuk lebih berpartisipasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan penyediaaan sarana penampungan air bersih seperti pipa induk dan mesin penghisap air, sementara alat pendistribusian (pipa ke rumah, meteran, dll). Hasil survei menunjukkan bahwa saluran air bersih ke rumah-rumah masyrakat bisa sangat membantu peningkatan kualitas hidup mereka. bila air bersih disalurkan lewat saluran-saluran rumah, konsumsi air akan naik 5 kali. Biaya tarif bisa ditutupi oleh penghematan pengeluaran keluarga miskin akibat perbaikan akses air bersih. Untuk sampai ke rumah warga selanjutnya juga bisa  ditanggung oleh keluarga yang bersangkutan dengan sebelumnya mendata kondisi perekonomian keluarga tersebut masing-masing, jika sudah katagori miskin maka sangat dianjurkan bagi pemerintah untuk mensubsidi air tersebut dengan biaya yang lebih murah.

Untuk memanfaatkan sumber air yang jauh dari desa dan terletak di lembah, dibutuhkan jaringan pipa, pompa serta suplai bahan bakar. Sedangkan untuk sumber air yang jauh di bawah permukaan, dibutuhkan teknologi dan mesin pengeboran. Hal-hal tersebut tidak mampu didanai sendiri oleh masyarakat. Karena itu butuh bantuan pemerintah. Kenyataannya, meskipun telah bertahun-tahun disampaikan masyarakat, tidak ada respon posisitif dari pemerintah. Jika pun ada, hanya sebatas survei ke lapangan, dan bertahun-tahun setelahnya tidak kunjung ada langkah lanjutan.

            Dalam hal sumber air, sumber air yang dapat digunakan dapat berasal dari mata air pengunungan yang berada di sekitar pemukiman masyarakat yang dapat didistribusi secara gratis dan jika berasal dari sumber air dengan jarak yang cukup atau sangat jauh dari permukiman masyrakat maka pendistribusian dapat dikenakan biaya yang tentunya tidaklah harus mahal. Bentuk pengelolaan serta kelanjutan pendistribusian air bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dengan menunjuk pengelola sarana air bersih yang dilakukan lewat rapat desa. Dalam rapat desa tersebut disepakati bahwa pengguna air bersih dikenai beban biaya sesuai hasil musyawarah.

Selain itu bisa diberlakukan launcing air, dengan mengumpulkan hasil pajak minuman mineral yang diproduksi baik oleh perusahaan pemerintah atau swasta dengan berupa air mineral juga. Sebagai contoh setiap konsumen yang membeli air mineral seharga Rp 2.000,- maka disini pihak perusahaan yang harga mulanya Rp. 1.750,-/ kemasan menyalurkan Rp. 250,- nya untuk penyumbangan atau pemberian minuman mineral galonan secara gratis kepada masyrakat yang miskin atau masyrakat yang berada di permukiman yang kekurangan air. Hal ini bertujuan selain mengurangi daya konsumsi pengeluaran biaya mereka, juga bermaksud untuk mengatasi kesehatan mereka yang selama ini mengkonsumsi air yang tidak bersih.

Menurut data yang didapat, terkadang dalam pendistribusian air mengalami beberapa kendala seperti kebocoran penyaluran air yang tercatat sekitar 47 %, hal ini sungguh sangat menyia-nyiakan atau mubadzir air, dimana seharusnya air itu dikonsumsi oleh masyrakat akan tetapi akibat “kecelakaan” ini air pun menjadi terbuang percuma ke jalan. Maka dari itu harus dilakukan antisipasi terjadinya kejadian-kejadian yang tidak disangka tadi seperti perataan jalan yang baik karena kadang kala air bertumpahan begitu saja karena keadaan jalan yang tidak baik, atau karena pengemudinya membawa mobil atau tangki dengan kecepatan tinggi.

Beberapa konflik lain yang menyebabkan minimnya pasokan air terhadap masyrakat miskin seperti konflik antar instasi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam proyek pembangunan fasilitas air bersih, baik itu kesalahan perhitungan dalam perencanaan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, maupun korupsi turut memberi andil bagi persoalan ketersediaan air bersih bagi rakyat.

Perlu ditekankan disini bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dan termasuk ke dalam bahan makanan pokok seperti beras dan lauk-pauk. Jadi sangat ironis sekali jika air bersih menjadi mahal. Dalam 1 bulan seseorang dapat mengkonsumsi air minum lebih dari 3-5 galon, masih belum untuk air mencuci, mandi, dan lain-lain. Melihat hal itu maka harus diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah untuk benar-benar serius mengatasi dan member kebijakan dalam pendistribusian air. Apalagi terhadap orang miskin yang ironisnya mereka mengkonsumsi air yang tidak bersih baik yang didihkan atau tidak (diminum langsung tanpa proses pendidihan air), jangankan yang tidak dididihkan yang dampaknya sudah dipaparkan di atas, air yang di didihkan pun juga belum tentu baik untuk dikonsumsi. Di pulau Madura air tanah nya itu banyak mengandung zat kapur, maka sebagian penduduk setempat mengkonsumsi air dengan cara mendidihkannya, akan tetapi jika didihkan akan banyak terdapat endapan zat kapur yang bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan endapan Kristal di kantung kemih atau bahasa umumnya “kencing batu”. Jika hal itu terjadi dampaknya kembali ke kesehatan lagi, masyrakat pun harus melakukan pengobatan ke rumah sakit yang tentu biayanya pun jauh lebih mahal.

Melihat contoh di atas, sekali lagi sungguh sangat ditekankan kepada pemerintah untuk benar-benar serius menaggapi dan mengatasi problematika air di Indonesia ini.