korupsiOleh Intan Dina Fitri*

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi bermula dari puluhan tahun yang lalu atau mungkin telah dijadikan budaya happening semenjak ratusan abad lahirnya nenek moyang zaman dahulu. Indonesia sering diagung-agungkan sebagai negara kaya akan sumber daya alam (SDA) serta negara dengan anugerah tak terhitung lainya yang tidak bisa ditemui di negara lain. Hal yang sangat memalukan ketika penduduk indonesia termasuk pejabat, petinggi negara masih tamak merenggut kesejahteraan rakyat dengan melanjutkan budaya korupsi. Semua peluang korupsi digunakan dengan sangat baik oleh berbagai pihak, mulai dari petinggi desa sampai atasan tertingginya.

Tidak jarang kemudian kita temukan budaya kronis korupsi serupa dijiplak oleh generasi penerus bangsa, semisal anak seusia SMP yang sudah nekat mengkorupsi uang OSIS dengan dalih meniru pengurus OSIS sebelumnya, belum lagi para mahasiswa yang mengiyakan korupsi dengan memberi uang administrasi permintaan petinggi desa, demi pemberian izin pelaksanaan kegiatan mereka, walaupun para mahasiswa itu faham bahwa tidak ada peraturan desa terkait dengan meminta uang administrasi tsb.

Hal yang tak kalah memalukannya yakni Lahan subur tempat beranak-pinak budaya Korupsi ini berada di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia. Tercatat Selama tujuh tahun kepemimpinan SBY, uang negara telah dirampok Rp.103,19 triliyun. Sementara itu, Lembaga survei yang berbasis di Hongkong,  Political & Economic Risk Consultancy (PERC), menobatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Jika pada 2008, PERC memberi skor korupsi Indonesia sekitar 7,98, maka pada 2009 naik menjadi 8,32, dan Indeks korupsi semakin naik mencapai 9,07 pada tahun 2010. Dan untuk di tahun 2011 mencapai 9,27 sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Lalu bagaimana dengan peringkat korupsi dunia ?  Tentu saja Indonesia tetap berada dalam posisi yang ‘wow’. Berdasarkan survey Bribe Payer Index (BPI) 2011 Transparency International, yang dilakukan terhadap 28 negara, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ke empat terkorup di dunia, setelah negara Somalia (peringkat pertama),  Myanmar ( peringkat ke-2), dan Afganistan (Peringkat ke-3). Hal tersebut didasarkan pada Keterbukaan perdagangan, yang diukur dengan arus keluar FDI ditambah ekspor, komparabilitas data, lalu status keanggotaan G20 serta signifikansi perdagangan. Oleh karena itu Korupsi menempati peringkat pertama dan paling buruk dari 14 faktor yang paling menghambat bisnis di Indonesia.

Kenyataan tersebut tentu berbanding terbalik dengan aturan hukum Islam sendiri. Islam mengajarkan pada umatnya untuk mencari rezeki yang halal tanpa merampas hak-hak orang lain, termasuk korupsi yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Maka Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah tentang hukuman tegas bagi para pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة: ٣٨}

“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Perkasa lagi Bijaksana. “

          Lalu siapa dan apa yang disalahkan dari maraknya praktek korupsi dinegara ini? Faktor utama tingginya korupsi di tanah air yakni rendahnya pemahaman dan penerapan umat akan substansi agama, bukan karena kesalahan sistem hukum negara. Sebagai contoh negara Afganistan yang sudah menerapkan hukum islam Qisas, justru tingkat korupsinya lebih tinggi dibanding Indonesia. sistem ini bisa kita bandingkan dengan negara yang berbendera dengan lambang salib seperti denmark dan swiss, tingkat korupsi disana jauh lebih kecil atau bisa dibilang paling kecil. Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Komaruddin Hidayat, menegaskan, perlu ada tindakan radikal untuk memberantas korupsi. Selama ini, kata dia, peralihan dari Orde Baru ke Reformasi itu masih remang-remang, abu-abu dan tidak ada garis batas yang jelas.”Sehingga kultur budaya dan pemain lama, itu masih leluasa untuk bergerak. Sementara zaman Orde Baru kan, pemerintah, penguasa dan negara sangat dominan. Hampir-hampir tidak ada kontrol dari masyarakat,” paparnya.
Menurut dia, sudah saatnya diterapkan pembuktian terbalik untuk mengatasi korupsi yang makin merajalela. Jadi, pejabat-pejabat strategis harus siap diaudit dan membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bebas dari korupsi.

          Sebagai generasi muslim, tentunya kita memiliki tanggungjawab yang tidak remeh-temeh dalam memperkokoh barisan menghentikan praktek korupsi di tanah air. Hukum yang tidak lagi sakti di negeri ini harus segera dibangkitkan, pendidikan yang sudah lama mati suri secepatnya ditegakkan agar masyarakat tidak lagi gampang terbodohi dan hukum semakin dihormati, terakhir yakni adanya penerapan tegas hukum tanah air, terutama bagi para pejabat karena semakin pejabat tidak tersentuh hukum, maka negara tersebut akan semakin korup. Dengan demikian Korupsi yang membudaya di negara tercinta ini dapat terkikis sedikit demi sedikit. Tidak luput juga yaitu peranan aktif masyarakat dalam mendukung gerakan anti korupsi dengan menaati hukum yang berlaku.

*Penulis adalah Ketua Umum UKM FISIB ABStra 2012, aktif di FLP Bangkalan sebagai Divisi Kepenulisan Non Fiksi.